Kajian “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual yang terlaporkan hanyalah segelintir dari realitas yang terjadi. Keadaan tersebut makin sulit diselesaikan karena terdapat kekosongan mekanisme khusus yang mengatur penanganan kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Indonesia (UI). Mekanisme penanganan kekerasan seksual di UI yang mencakup Panitia Penyelesaian Tata Tertib (P2T2), Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), serta Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (SIPDUGA) nyatanya belum memadai serta kurang berperspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Melihat realitas tersebut, penting bagi UI untuk segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) sebagai langkah awal mewujudkan UI yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kajian ini akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan oleh UI dalam mengimplementasikan Permendikbud-Ristek PPKS, di antaranya pembentukan Peraturan Rektor UI tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan Satuan Tugas (Satgas) sesuai syarat dan ketentuan dalam Permendikbud-Ristek PPKS; pembentukan layanan pelaporan kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual melalui pengenalan kehidupan kampus; serta pengakomodasian pemulihan korban melalui optimalisasi sumber daya internal ataupun pelibatan pihak eksternal. 

Kata Kunci: kekerasan seksual, Universitas Indonesia, implementasi, Permendikbud-Ristek PPKS, P2T2, P3T2, SIPDUGA, Pansel, Satgas

Abstract

Sexual violence in universities can be described as an iceberg phenomenon, where reported cases of sexual violence are only a few of the realities that occur. This situation is increasingly difficult to resolve because there is a vacancy in a specific mechanism that regulates the handling of sexual violence in many universities, including the University of Indonesia (UI). The mechanisms used to handle sexual violence in UI, which include Panitia Penyelesaian Tata Tertib (P2T2), Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), and Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (SIPDUGA), are in fact inadequate and lack a victim perspective in handling cases of sexual violence. Therefore, it is important for UI to immediately implement the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Permendikbud-Ristek PPKS) as an initial step to create an environment that is safe and free from sexual violence. This study will discuss several things that must be considered by UI in implementing Permendikbud-Ristek PPKS, including the establishment of UI’s Rector’s Regulation on the Prevention and Handling of Sexual Violence; establishment of a Selection Committee (Pansel) and a Task Force (Satgas) according to the terms and conditions in Permendikbud-Ristek PPKS; establishment of sexual violence reporting services; prevention of sexual violence through campus life orientation; as well as accommodating the recovery of victims by optimizing internal resources or involving external parties.

Keywords: sexual violence, University of Indonesia, implementation, Permendikbud-Ristek PPKS, P2T2, P3T2, SIPDUGA, Pansel, Satgas