Kekerasan dalam Tubuh Polri yang Kian Dinormalisasi: Reformasi Polri Harga Mati!

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya ditujukan untuk memastikan terjaminnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri pun wajib untuk berpegang teguh pada hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, kinerja Polri yang ideal dan berlandaskan HAM belumlah terwujud. Hal ini dapat dilihat dari maraknya praktik penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh anggota Polri dengan dalih mengamankan dan menertibkan. Kultur kekerasan pada hakikatnya merupakan permasalahan struktural dalam tubuh Polri, di mana kekerasan telah mengakar dan tumbuh menjadi kebudayaan, baik di kalangan internal terhadap sesama anggotanya maupun eksternal, yakni terhadap masyarakat luas. Apabila Polri tak kunjung berbenah diri, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan terus tumbuh subur. Maka dari itu, artikel ini akan mengupas seluk-beluk lahirnya budaya kekerasan dalam internal Polri, kegagalan Polri dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, serta urgensi pelaksanaan reformasi Polri sebagai upaya menghapuskan kultur kekerasan Polri hingga ke akarnya.

Kata Kunci: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, budaya kekerasan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, reformasi Polri

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) is one of the law enforcement institutions in Indonesia whose existence is intended for ensuring justice, legal certainty, and the benefit of society. In carrying out their duties, members of Polri are also obliged to adhere to human rights. However, the ideal performance of Polri which is based on human rights has not been embodied. This can be seen from the rampant practice of excessive use of force by members of Polri under the pretext of securing and maintaining order. The culture of violence is essentially a structural problem within Polri, where violence has taken root and grown into a culture, both internally towards fellow members of Polri and externally, namely towards the people. If Polri does not improve itself, the public’s distrust of Polri will continue to flourish. Therefore, this article will explore the ins and outs of the culture of violence within Polri, the failure of Polri in nurturing and protecting the people, as well as the urgency of carrying out police reform as an effort to eliminate Polri’s culture of violence from its roots.

Keywords: Indonesian National Police, Polri, culture of violence, excessive use of force, police reform