Kajian

KAJIAN RUU EBET 2022

KAJIAN RUU EBET 2022

Abstrak RUU EBET merupakan salah satu peraturan yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi bagi transisi energi. Adanya langkah pemerintah dalam mempercepat transisi energi dapat dilihat melalui dibentuknya perangkat hukum berupa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Sayangnya, RUU EBET secara substansi memiliki beragam problematika yang menyertainya. Polemik mengenai dimasukkannya energi “baru” sebagai…

Satu Tahun Permendikbud-Ristek PPKS Diundangkan: UI Masih Belum Wujudkan Ruang Aman

Satu Tahun Permendikbud-Ristek PPKS Diundangkan: UI Masih Belum Wujudkan Ruang Aman

Abstrak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) berumur tepat satu tahun pada 3 September 2022. Namun, Universitas Indonesia (UI) belum juga menunjukkan tekadnya untuk mengimplementasikan Permendikbud-Ristek PPKS dengan tepat waktu. Hal ini terlihat dari tidak tanggapnya UI dalam…

Rapor Merah 1000 Hari Masa Kerja Rektor Ari Kuncoro, #PRUMasihBanyak!

Rapor Merah 1000 Hari Masa Kerja Rektor Ari Kuncoro, #PRUMasihBanyak!

Abstrak Meski dipandang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, UI tidaklah luput dari sejumlah permasalahan internal kampus yang belum juga terselesaikan. Beragam permasalahan tersebut sejatinya bertambah serius sejak dilantiknya Ari Kuncoro sebagai Rektor UI pada 4 Desember 2019. Terhitung hampir 1000 hari berlalu sejak Ari Kuncoro dilantik, tetapi alih-alih membawa kesejahteraan, Ari…

Policy Brief “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”

Policy Brief “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”

Abstrak Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual yang terlaporkan hanyalah segelintir dari realitas yang terjadi. Keadaan tersebut makin sulit diselesaikan karena terdapat kekosongan mekanisme khusus yang mengatur penanganan kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Indonesia (UI). Mekanisme penanganan kekerasan seksual di UI…

Kajian “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”

Kajian “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”

Abstrak Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual yang terlaporkan hanyalah segelintir dari realitas yang terjadi. Keadaan tersebut makin sulit diselesaikan karena terdapat kekosongan mekanisme khusus yang mengatur penanganan kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Indonesia (UI). Mekanisme penanganan kekerasan seksual di UI…

Surat Peringatan untuk Ari Kuncoro dan Universitas Indonesia: 40 Hari Menuju Deadline, #PRUIMasihBanyak!

Surat Peringatan untuk Ari Kuncoro dan Universitas Indonesia: 40 Hari Menuju Deadline, #PRUIMasihBanyak!

Abstrak Sejatinya, hampir setahun telah berlalu sejak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) diundangkan. Namun, hingga kini, Universitas Indonesia (UI) belum menunjukkan komitmen yang mendalam untuk mengimplementasikannya secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa UI belum memandang kasus kekerasan…

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Membangkitkan Kolonialisasi, Membunuh Demokrasi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Membangkitkan Kolonialisasi, Membunuh Demokrasi

Abstrak Dasar hukum pidana Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari peraturan hukum pidana warisan hukum Belanda bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS). Oleh karena itu, pasal-pasal di dalam KUHP masih diwarnai oleh watak kolonial yang sejatinya tidak lagi relevan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk…