Kajian
Pernyataan Sikap Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI Mendukung dan Mendesak Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di Universitas Indonesia
Abstrak Kekerasan seksual sejatinya merupakan permasalahan yang telah lama membelenggu Indonesia. Institusi pendidikan pun tak luput dari fenomena maraknya kasus kekerasan seksual. Melihat keadaan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) telah mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan…
Kajian Rekomendasi Peraturan Kekerasan Seksual dan Crisis Center UI: Mewujudkan Kampus Aman dan Bebas Kekerasan Seksual
Abstrak Kekerasan seksual adalah permasalahan besar yang mengancam setiap manusia. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja, termasuk di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Data yang dihimpun oleh HopeHelps UI 2021 menunjukkan kondisi UI yang darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang makin mengkhawatirkan ketika dihadapkan dengan fakta bahwa…
Pernyataan Sikap: Mempertanyakan Hilangnya Muatan 6 Elemen Kunci yang Komprehensif dalam RUU PKS Versi Baleg DPR RI 2021
Abstrak Pada 30 Agustus 2021, masyarakat dikejutkan dengan draf baru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) versi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) 2021. Draf baru ini memiliki beberapa perubahan yang cukup mengkhawatirkan, seperti perubahan judul, pemangkasan 85 pasal, dan hilangnya 5 bentuk kekerasan seksual. Draf baru RUU PKS yang…
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Statuta Universitas Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 75 Tahun 2021
Abstrak Pada 2 Juli 2021 silam, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (PP 75/2021) secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. PP 75/2021 pun menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI (PP 68/2013). Alih-alih membawa perubahan yang lebih baik, PP 75/2021 justru membawa beragam permasalahan yang terkandung di dalamnya,…
Amicus Curiae Wadas Dibanjiri Ancaman, Cabut Izin Perusakan
Abstrak Desa Wadas merupakan desa yang terancam akan penggusuran paksa akibat rencana pemerintah untuk mengambil bahan material berupa batuan andesit di Desa Wadas untuk keperluan Proyek Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional. Warga Desa Wadas dengan jelas menolak untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan lokasi pertambangan material pembangunan Bendungan Bener. Meski demikian, melalui Surat Keputusan…
Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Solusi yang Perlu Dibenahi
Abstrak Hak atas privasi adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pelindungan terhadap data pribadi. Namun, pelindungan data pribadi masih merupakan permasalahan serius di Indonesia. Kasus-kasus kebocoran data di Indonesia menunjukkan bahwa keamanan data pribadi di Indonesia masih lemah dan pelindungan terhadap data pribadi belum dijamin…
Polemik Rangkap Jabatan Rektor Universitas Indonesia: Ubah Aturan Untuk Menyelamatkan Jabatan?
Abstrak Pada akhir Juni 2021, pemberitaan mengenai rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro, kembali ramai diperbincangkan publik. Prof. Ari menjabat sebagai Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kondisi rangkap jabatan ini sejatinya bertentangan dengan Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI (PP 68/2013)…
Ranperpres UKP-PPHB: Sesat Pikir Pemerintah dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Abstrak Dalam sejarah Indonesia, terdapat setidaknya dua belas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian. Pengadilan HAM merupakan salah satu mekanisme yudisial yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan memenuhi hak-hak korban. Namun, mekanisme Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan…
Kilas Kelana 2020
Abstrak Kilas Kelana 2020 merupakan catatan tahunan yang merangkum perjalanan dan pengabdian Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Kastrat BEM FH UI) 2020 dalam melakukan penyikapan isu, program kerja, kajian, aksi, dan berbagai kegiatan advokasi isu-isu sosial politik lainnya. Kilas Kelana 2020 mengajak pembaca untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan…