Kajian

ARTIKEL POPULIS BIOENERGI: SOLUSI BERAMBISI PENUH KONTROVERSI

Bioenergi dengan dalih transisi energi berkeadilan yang amat diagungkan pemerintah nyatanya masih meninggalkan kenistaan. Pemerintah seolah-olah menutup mata dengan prinsip transisi energi berkeadilan dalam Perjanjian Paris 2015 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dengan dampak negatif yang melebihi positifnya, dapat dikatakan bioenergi merupakan solusi praktik pemerintah yang tidak efektif terhadap perubahan iklim….

Merawat Ingatan Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani: Tokoh Agama yang Menjadi Korban Kekejaman Militer di Bumi Cenderawasih

Merawat Ingatan Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani: Tokoh Agama yang Menjadi Korban Kekejaman Militer di Bumi Cenderawasih

Tepat pada hari ini, seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani dibunuh secara kejam oleh TNI. Walaupun kasus ini sudah berumur 4 tahun, sampai saat ini belum ada kesimpulan jelas mengenai siapa pelakunya. Padahal, keluarga korban telah lama mendesak negara agar pelaku dapat segera diadili. Kasus pembunuhan pendeta Yeremia hanyalah salah satu dari banyak contoh pelanggengan budaya…

Artikel Populis Polusi Lintas Daerah Jabodetabek: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat yang Diabaikan

Artikel Populis Polusi Lintas Daerah Jabodetabek: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat yang Diabaikan

Pada 16 September 2021 telah dijatuhkan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait citizen lawsuit polusi udara yang merugikan hak lingkungan hidup warga Jakarta. Namun, setelah putusan menyatakan rakyat menang, para pihak yang menjadi tergugat dalam putusan tidak kunjung mengambil tindakan dan memilih untuk melayangkan banding pada Oktober 2021. Pemerintah sebagaimana disebutkan sebagai pihak yang…

Penyerahan Amicus Curiae Tambak Udang Karimunjawa

Penyerahan Amicus Curiae Tambak Udang Karimunjawa

Kamis, 12 September 2024 bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan para terdakwa tambak di KSPN Karimunjawa, Badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia (FH UI) mengirimkan amicus curiae alias sahabat pengadilan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara atas Perkara Nomor 51/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Teguh Santoso Bin Sumarno, Perkara Nomor 52/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Sutrisno Bin Sunardi, Perkara…

Pernyataan Sikap Forum Komunikasi FH: Pemerintah dan DPR, Jangan Bermain-main dengan Hukum serta Kemarahan Rakyat!

Pernyataan Sikap Forum Komunikasi FH: Pemerintah dan DPR, Jangan Bermain-main dengan Hukum serta Kemarahan Rakyat!

Forum Komunikasi FH (BEM FH UI – DEMA JUSTICIA FH UGM – BEM FH UNPAD – BEM FH UNDIP – BEM FH UNAIR) Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang secara tak langsung menutup pintu bagi Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, untuk berkontestasi dalam Pilkada 2024 karena tidak…

Nutu Pare Anyar: Wujud Syukur Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam

Nutu Pare Anyar: Wujud Syukur Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam

Kasepuhan Gelar Alam merupakan suatu desa adat di atas pegunungan yang setia melestarikan budaya dan adat leluhurnya. Masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam sangat menghargai dan menjaga keutuhan pangan salah satu wujudnya adalah dengan melakukan ritual Nutu Pare Anyar. Melalui ritual Nutu Pare Anyar, rasa syukur yang mendalam mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap aspek kehidupan.

Hasil Market Survey FH UI Environmental Project

Hasil Market Survey FH UI Environmental Project

Market Survey program kerja FH UI Environmental Project merupakan survei mengenai FH UI Environmental Project 2023 yang telah dilaksanakan dan FH UI Environmental Project 2024 yang akan dilaksanakan oleh Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI. Adanya survei ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi dan harapan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik, menarik, dan bermanfaat kedepannya.

Pernyataan Sikap Aliansi Reformasi Hukum BEM se-UI: Substansi Draf RUU Polri Bukan Solusi atas Tuntutan Reformasi Polri, Segera Benahi!

Pernyataan Sikap Aliansi Reformasi Hukum BEM se-UI: Substansi Draf RUU Polri Bukan Solusi atas Tuntutan Reformasi Polri, Segera Benahi!

Draf RUU Polri yang sedang dibicarakan di DPR saat ini, memiliki beberapa substansi yang tidak sejalan dengan tuntutan reformasi Polri. Substansi tersebut memperluas kewenangan Polri tanpa memperkuat sistem pengawasan terhadapnya. Selain itu, substansi tersebut juga berpeluang menjadikan Polri sebagai sebuah Superbody. Terakhir, draf RUU Polri juga dirancang dan dibahas tanpa melibatkan partisipasi publik. Berangkat dari…