Similar Posts
Kenaikan Biaya Pendidikan Semester Pendek Universitas Indonesia Tahun Akademik 2018/2019: Maladministrasi dalam Pengambilan Kebijakan Universitas
Abstrak Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi negeri yang menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Sebagai PTN-BH, UI memiliki kewenangan untuk mengatur biaya pendidikannya sendiri, termasuk biaya Semester Pendek (SP). Pada Mei 2019, UI mengumumkan bahwa akan ada kenaikan biaya SP di seluruh fakultas di UI. Akan tetapi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum…
Pernyataan Sikap: Mempertanyakan Hilangnya Muatan 6 Elemen Kunci yang Komprehensif dalam RUU PKS Versi Baleg DPR RI 2021
Abstrak Pada 30 Agustus 2021, masyarakat dikejutkan dengan draf baru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) versi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) 2021. Draf baru ini memiliki beberapa perubahan yang cukup mengkhawatirkan, seperti perubahan judul, pemangkasan 85 pasal, dan hilangnya 5 bentuk kekerasan seksual. Draf baru RUU PKS yang…
Kajian “UI Belum Bebas dari Kekerasan Seksual: Kajian Rekomendasi Implementasi Permendikbud-Ristek PPKS di UI”
Abstrak Kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual yang terlaporkan hanyalah segelintir dari realitas yang terjadi. Keadaan tersebut makin sulit diselesaikan karena terdapat kekosongan mekanisme khusus yang mengatur penanganan kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi, tak terkecuali Universitas Indonesia (UI). Mekanisme penanganan kekerasan seksual di UI…
Rapor Merah 1000 Hari Masa Kerja Rektor Ari Kuncoro, #PRUMasihBanyak!
Abstrak Meski dipandang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, UI tidaklah luput dari sejumlah permasalahan internal kampus yang belum juga terselesaikan. Beragam permasalahan tersebut sejatinya bertambah serius sejak dilantiknya Ari Kuncoro sebagai Rektor UI pada 4 Desember 2019. Terhitung hampir 1000 hari berlalu sejak Ari Kuncoro dilantik, tetapi alih-alih membawa kesejahteraan, Ari…
Kajian Lingkungan Hidup dalam Tata Ruang Kota Depok
Abstrak Pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dituangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok. Pada prosesnya, partisipasi publik dalam mendefinisikan isu pembangunan berkelanjutan untuk mengetahui kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif tata ruang, dan perbaikan kondisi lingkungan merupakan aspek penting yang patut dijunjung tinggi….
Kajian Rekomendasi UU ITE: Revisi demi Demokrasi
Abstrak Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia menjamin hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada dasarnya, HAM tidak dapat dicabut, tetapi hak atas kebebasan berpendapat dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Sayangnya, aturan-aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan hak atas kebebasan berpendapat…