Similar Posts
Daftar Inventaris Masalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan
Abstrak Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, salah satu sektor yang diatur adalah Sektor Lingkungan Klaster Perizinan. Pengaturan dalam sektor tersebut masih memiliki sejumlah catatan permasalahan. Maka dari itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ini akan mengompilasi dan membahas berbagai permasalahan yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sektor Lingkungan Klaster Perizinan, di antaranya ialah perizinan usaha…
Pernyataan Sikap Aliansi BEM se-UI Menuntut Presiden Jokowi untuk Menunda Pengesahan RKUHP yang Bermasalah
Abstrak Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya telah menjadi rencana Pemerintah sejak lama. Akan tetapi, rencana tersebut tidak disertai dengan upaya Pemerintah untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkualitas. Hal ini tecermin dalam draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 256 RKUHP tentang Penyelenggaraan…
Ironi Tuntutan Ringan Pelaku Teror Air Keras Novel Baswedan: Cedera Bagi Akal Sehat dan Keadilan
Abstrak Publik terus mempertanyakan kejanggalan dalam tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap dua terdakwa yang melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam. Proses penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan berjalan alot sehingga memakan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun, kenyataannya, pelaku yang merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia…
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Memberikan Payung Hukum yang Berperspektif Korban
Abstrak Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sayangnya, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terkendala dengan belum adanya suatu aturan yang komprehensif dan berperspektif korban mengenai penghapusan kekerasan seksual. Hal ini pun menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kasus kekerasan seksual di Indonesia…
Pernyataan Sikap atas Represivitas Aparat dan Maladministrasi yang Terjadi di Desa Wadas
Abstrak Pada 23 April 2021, kembali terjadi kasus represivitas aparat terhadap warga Desa Wadas di Kabupaten Purworejo. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh penolakan warga terhadap pengadaan lahan untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menyatakan ada sekitar 11 orang yang ditahan secara paksa dan beberapa lainnya luka-luka….
