Similar Posts
Pernyataan Sikap Aliansi BEM se-UI Menentang dengan Tegas Permohonan Judicial Review terhadap Permendikbud-Ristek PPKS yang Berbasis Miskonsepsi
Abstrak Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) mendapat sejumlah penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai keberatan mereka atas frasa “tanpa…
Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Menjaga Konstitusi, Demokrasi, dan Amanat Reformasi
Abstrak Akhir-akhir ini, publik digetarkan dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan cara penundaan pemilihan umum (Pemilu) atau pengubahan batas periode kekuasaan. Beranjak dari hal tersebut, wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pun muncul ke permukaan. Meski pada dasarnya UUD NRI 1945 memang dapat diamendemen, alasan yang melandasi…
Kilas Kelana 2019
Abstrak Kilas Kelana 2019 merupakan catatan tahunan yang merangkum perjalanan dan pengabdian Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Kastrat BEM FH UI) 2019 dalam melakukan penyikapan isu, program kerja, kajian, aksi, dan berbagai kegiatan advokasi isu-isu sosial politik lainnya. Kilas Kelana 2019 mengajak pembaca untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan…
Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Solusi yang Perlu Dibenahi
Abstrak Hak atas privasi adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pelindungan terhadap data pribadi. Namun, pelindungan data pribadi masih merupakan permasalahan serius di Indonesia. Kasus-kasus kebocoran data di Indonesia menunjukkan bahwa keamanan data pribadi di Indonesia masih lemah dan pelindungan terhadap data pribadi belum dijamin…
Lumpuhnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Abstrak Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut tecermin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik…