Similar Posts
Ranperpres UKP-PPHB: Sesat Pikir Pemerintah dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Abstrak Dalam sejarah Indonesia, terdapat setidaknya dua belas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian. Pengadilan HAM merupakan salah satu mekanisme yudisial yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan memenuhi hak-hak korban. Namun, mekanisme Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan…
Amicus Curiae Wadas Dibanjiri Ancaman, Cabut Izin Perusakan
Abstrak Desa Wadas merupakan desa yang terancam akan penggusuran paksa akibat rencana pemerintah untuk mengambil bahan material berupa batuan andesit di Desa Wadas untuk keperluan Proyek Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional. Warga Desa Wadas dengan jelas menolak untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan lokasi pertambangan material pembangunan Bendungan Bener. Meski demikian, melalui Surat Keputusan…
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Statuta Universitas Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 75 Tahun 2021
Abstrak Pada 2 Juli 2021 silam, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (PP 75/2021) secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. PP 75/2021 pun menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI (PP 68/2013). Alih-alih membawa perubahan yang lebih baik, PP 75/2021 justru membawa beragam permasalahan yang terkandung di dalamnya,…