Similar Posts
Kilas Kelana 2020
Abstrak Kilas Kelana 2020 merupakan catatan tahunan yang merangkum perjalanan dan pengabdian Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Kastrat BEM FH UI) 2020 dalam melakukan penyikapan isu, program kerja, kajian, aksi, dan berbagai kegiatan advokasi isu-isu sosial politik lainnya. Kilas Kelana 2020 mengajak pembaca untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan…
Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Abstrak Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan pedoman bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) dan Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BSO FH UI) dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BEM FH UI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di…
Polemik Miskonsepsi RUU P-KS: Saatnya Luruskan Sesat Pikir
Abstrak Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang telah lama membelenggu Indonesia. Melihat terus bertambahnya kasus kekerasan seksual yang terjadi, Indonesia sejatinya sedang berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Berkaca dari realitas tersebut, timbul urgensi untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, meski 7 tahun telah berlalu sejak penggagasannya, RUU PKS belum kunjung…
Kenaikan Biaya Pendidikan Semester Pendek Universitas Indonesia Tahun Akademik 2018/2019: Maladministrasi dalam Pengambilan Kebijakan Universitas
Abstrak Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi negeri yang menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Sebagai PTN-BH, UI memiliki kewenangan untuk mengatur biaya pendidikannya sendiri, termasuk biaya Semester Pendek (SP). Pada Mei 2019, UI mengumumkan bahwa akan ada kenaikan biaya SP di seluruh fakultas di UI. Akan tetapi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum…
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Solusi atau Upaya Kriminalisasi?
Abstrak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan dari kitab peninggalan Hindia-Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1946. Upaya untuk memperbarui KUHP telah disuarakan sejak awal kemerdekaan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Wacana ini akhirnya direalisasikan melalui disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum…