RILIS PERS BERSAMA KOALISI GERAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak Sejatinya, hampir setahun telah berlalu sejak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) diundangkan. Namun, hingga kini, Universitas Indonesia (UI) belum menunjukkan komitmen yang mendalam untuk mengimplementasikannya secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa UI belum memandang kasus kekerasan…

Abstrak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud-Ristek PPKS) berumur tepat satu tahun pada 3 September 2022. Namun, Universitas Indonesia (UI) belum juga menunjukkan tekadnya untuk mengimplementasikan Permendikbud-Ristek PPKS dengan tepat waktu. Hal ini terlihat dari tidak tanggapnya UI dalam…

Abstrak Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1918. Mengingat bahwa KUHP telah berlaku selama lebih dari satu abad, diperlukan pembaruan dan penyesuaian KUHP dengan dinamika perkembangan hukum pidana di Indonesia dewasa ini melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, RKUHP justru membawa permasalahan baru,…

Abstrak Hak atas kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya merupakan salah satu hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, hingga kini, masih terdapat peraturan dan perlakuan diskriminatif terhadap umat beragama, khususnya terkait rumah ibadah. Kondisi toleransi di Indonesia yang kian memburuk dicerminkan oleh berulangnya kasus intoleransi terhadap rumah ibadah…

Abstrak Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya telah menjadi rencana Pemerintah sejak lama. Akan tetapi, rencana tersebut tidak disertai dengan upaya Pemerintah untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkualitas. Hal ini tecermin dalam draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 256 RKUHP tentang Penyelenggaraan…